Ilustrasi. FOTO: JAWA POS
Selain pemerintah pusat, Pemprov Jatim menyiapkan dana untuk mendukung
penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang. Pemprov
menyiapkan dana Rp 1,5 miliar yang bisa segera dicairkan. Tujuannya,
membantu mucikari dan kebutuhan operasional lapangan lainnya.
Hal
itu diungkapkan Wagub Jatim Saifullah Yusuf. ’’Ada anggaran Rp 5 juta
yang diberikan kepada sekitar 300 mucikari. Tujuannya, mereka bisa
mempunyai tambahan modal usaha,’’ katanya. Uang untuk mucikari itu
dicairkan mulai hari ini hingga dua hari ke depan.
Pejabat
kelahiran Pasuruan tersebut mengatakan, ada pembagian tugas dalam skema
penutupan lokalisasi Dolly. Selain dari pemprov, masih ada kucuran
anggaran dari Kementerian Sosial sebesar Rp 4,5 miliar untuk para PSK.
Pemkot Surabaya menjadi ujung tombak penutupan.
’’Kami
benar-benar serius untuk menutup lokalisasi di Jawa Timur,’’ terangnya.
Dengan tutupnya Dolly, yang notabene merupakan kawasan lokalisasi
terbesar di Indonesia (dalam konteks yang buka secara terang-terangan),
diharapkan muncul efek berantai. Yakni, pemkot/pemkab lain terinspirasi
untuk menutup lokalisasi di daerahnya. ’’Karena ini sebenarnya hanya
masalah kemauan,’’ tambahnya.
Ketua
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan, dewan
sangat mendukung penutupan Dolly. ’’Hanya, kami minta penutupan tersebut
tidak hanya fisiknya. Tetapi, juga menyeluruh,’’ tambahnya.
Dia
menyatakan, jangan sampai penutupan Dolly seperti memasukkan kotoran ke
dalam karpet. ’’Terlihat bersih, namun kotorannya disembunyikan saja.
Artinya, tidak ada lokalisasi, namun pelacuran jalanan justru marak.
Atau, makin tersembunyi di hotel-hotel dan panti pijat,’’ jelasnya.
Untuk itu, Iskandar meminta pemerintah tidak hanya memberikan uang modal dan pelatihan skill yang
seringnya berupa kursus tiga hari saja. ’’Yang terpenting adalah
kontinuitas. Maka, harus ada pendampingan. Ketika diajari menjahit,
mereka tidak hanya diberi uang Rp 3 juta dan mesin jahit. Tetapi, untuk
awalnya juga dicarikan pasar pembeli atau malah diberi order,’’
tuturnya. ’’Sehingga tidak tergoda untuk terjun lagi dengan cara makin
tersembunyi,’’ tambahnya.
Selain
itu, Iskandar meminta pemerintah dan masyarakat tidak mencibir kelompok
Dolly yang berdemonstrasi. ’’Karena yang dipersoalkan masalah ekonomi,
jawabannya adalah sebuah skema ekonomi,’’ tegasnya.
Baru bila pemerintah sudah menyiapkan skema ekonomi, tapi masyarakat Dolly tetapmokong,
aparat bisa bertindak represif. ’’Artinya, saya meminta pendekatan
kekuasaan dan kekuatan jangan menjadi metode pendekatan yang utama.
Tapi, dialog,’’ tegasnya.
Sementara
itu, massa yang tergabung dalam Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) Kamis
(12/6) mengadakan aksi di sekitar Gang Dolly. Mereka menolak penutupan
pada Rabu mendatang. Aksi itu dilakukan dengan mengumpulkan tanda tangan
dari PSK dan mucikari setempat. ’’Jangan rampas hak kami,’’ ujar salah
seorang PSK yang ikut aksi kemarin.
Kabar
rencana penutupan Dolly memang berdampak pada pengunjung di lokalisasi
tersebut. Paling tidak, seminggu terakhir kawasan itu sepi. Biasanya
tempat parkir penuh dengan kendaraan bermotor. Bahkan, banyak yang
bernopol dari luar kota.
Berdasar
pantauan Rabu malam (12/6), sepanjang gang tersebut ”lengang”. Tempat
parkir di beberapa titik yang biasanya penuh tampak sepi. Suparto, salah
seorang tukang parkir, mengatakan, banyak pengunjung yang takut.
Apalagi menjelang penutupan, sering ada razia. ’’Mulai sepi. Selain itu,
dampak memasuki bulan puasa,’’ ujarnya.
Kepala
Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo mengungkapkan, persiapan deklarasi
penutupan sudah matang. Rencana masih seperti semula, penutupan dihadiri
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie. ’’Beliau yang akan memimpin
deklarasi itu,’’ jelasnya.
Supomo
juga mengatakan, setelah deklarasi, wisma-wisma itu tidak langsung
tutup. Mereka diberi kelonggaran beroperasi hingga masuk bulan puasa.
Nanti setelah puasa, tidak ada aktivitas prostitusi di sekitar Dolly.
”Mereka yang melanggar langsung ditindak pidana,’’ tegasnya. (www.jpnn.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar