FKUB dan MUI Tulungagung Tuntut Penutupan Lokalisasi

ilustrasi

 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, dan beberapa organisasi swadaya masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin, mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah menutup lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu.

"Intinya kami ingin mempertanyakan keseriusan Bupati Syahri Mulyo dalam menutup dan mengalihfungsikan dua eks-lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu Ngunut," kata Ketua MUI Tulungagung KH Hadi Mahfudz usai dialog dengan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Tulungagung.

Meskipun secara resmi dua lokalisasi tersebut sudah ditutup pada 2012, kata dia, ?faktanya hingga sekarang kedua bekas lokalisasi tersebut masih beroperasi.

Ulama yang akrab dipanggil Gus Hadi ini mengatakan, adanya beberapa sarana-prasarana baru yang dibangun, seperti mushala dan fasilitas olah raga, ternyata tak membuat praktik porstitusi di dua lokasi itu berhenti.

"Kami desak pemerintah agar alih fungsi eks lokalisasi segera terwujud. Kami merasa prihatin, masih aktifnya dua eks lokalisasi itu," ungkapnya.

Gus Hadi menambahkan MUI dan sejumlah ormas seperti NU dan Banser sepakat menutup total kawasan itu.

Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan surat penolakan secara bersama-sama sekitar seminggu lalu.

"Kami sudah sepakat tolak keberadaan eks lokalisasi, karena itulah kami koordinasikan dengan bupati agar alih fungsi lokasi itu benar-benar terwujud," ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang didampingi Sekda Indra Fauzy dan sejumlah pejabat SKPD terkait mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk alih fungsi eks lokalisasi Ngujang maupun Kaliwungu.

"Saat ini sudah ada bangunan baru di sana (eks lokalisasi). Nanti akan kami koordinasikan dengan pemerintah desa setempat," katanya.

Soal kendala alih fungsi, Syahri mengaku berkaitan dengan kebijakan awal tentang penutupan lokalisasi.

Menurut dia, masih ada kekurangan aturan sehingga perlu adanya cara baru untuk menutup dan mengalihfungsikan lokalisasi.

Bupati juga menyatakan alih fungsi eks lokalisasi tak perlu menunggu perda baru.

"Pasti alih fungsi secepatnya dilakukan. Kami targetkan akhir tahun ini dan nanti akan koordinasi dengan dewan karena berkaitan dengan anggaran," tandasnya. (http://skalanews.com)