Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berhasil menutup 14 lokasi prostitusi yang berada diwilayahnya sejak memimpin. Begitu juga dengan puluhan tempat karaoke turut ditutup dengan cara tidak diberi izin operasi.
"Saya tutup 14 lokalisasi tidak ada gejolak, Surabaya menutup satu
saja pada ramai-ramai," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Kongres
Umat Islam Indonesi VI di Inna Garuda Yogyakarta, Selasa (10/2/2015).
Azwar mengaku tidak sulit menutup lokalisasi asal ada strategi yang tepat. Salah satunya dengan kesadaran serta peran masyarakat dalam memerangi prostitusi. "Sehebat apapun misi yang besar, tapi kalau strategi yang tepat akan mandek, tidak jalan. Soal penutupan lokalisasi itu hanya masalah strategi saja," jelas pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu.
Azwar menyebut sudah lebih dari 15 tahun Pemerintah Daerah Banyuwangi mencoba memerangi prostitusi dengan menelurkan Peraturan Daerah. Hanya saja, selama itu juga selalu gagal karena mendapat penolakan dari beragam masyarakat.
"Perda selalu mental terus, kita (Pemda) masuk dengan tata ruang. Dari situ, masyarakat terlibat, diperjelas tata ruang yang ada sehingga misi penutupan prostitusi bisa terwujud," jelas suami Ipuk Fiestiandani ini.
Dalam melibatkan masyarakat, kata Azwar, dijelaskan bahayanya prostitusi maupun tempat-tempat prostitusi. Pria yang dibesarkan dilingungkan pesantren itu menyebut pergaulan bebas, peredaran obat-obatan terlarang, hingga perdagangan manusia bisa saja merengut generasi muda Banyuwangi. "Banyak yang melihat Banyuwangi itu negatif, Kota Santet lah, banyak prostitusi disepanjang pantai, tapi juga ada sisi positifnya karena Kota Santri," bebernya.
Embel-embel Kota Santri itu, menurut dia, harus dipupuk jangan sampai mati. Artinya, jika masih bertebaran prostitusi, maka selamanya Banyuwangi hanya dikenal negatif semata. "Kita ubah, masyarakat Banyuwangi bisa dengan tidak ada lagi prostitusi. Sudah empat tahun sejak saya menjabat, saya tidak izinkan adanya karaoke dan hotel kelas melati di Banyuwangi," jelasnya.
Azwar menyebut hotel-hotel kelas melati menjadi tempat lokalisasi terselubung. Sehingga, kebijakan tak memberi izin hotel kelas melati dilakukan sejak dilatik menjadi Bupati Banyuwangi 21 Oktober 2010. "Hotel di Banyuwangi hanya ada kelas III ke atas, kelas melati kita tidak beri izin, para kiai juga sangat mendukung," ujarnya.
Pasca penutupan sejumlah lokalisasi, Azwar tetap memantau lokasi. Pemasangan CCTV diberbagai tempat juga dilakukan guna melihat efektifitas penutupan lokalisasi. "Satu bulan dua bulan sepi, engak ada hidung belang yang datang, bulan berikutnya ada yang satu dua datang tapi mengunakan helm sehingga wajahnya tidak telihat," katanya disambut tawa peserta kongres.
Pihaknya juga membina para PSK yang sudah terjerumus dalam lembah nista untuk diberi ketrampilan-ketrampilan lain supaya memperoleh penghasilan. Sehingga, mereka tidak kembali terjun ke dunia gelap. "Masalah sosial itu pada perut, kalau sekarang sudah mendapat penghasilan, tidak ada alasan lagi kembali ke dunia prostitusi," ulasnya.
Anas menambahkan, kebijakan daerah harus tidak bias moral. Misalnya, tidak bisa daerah meminggirkan kesenian atau tradisi lokal karena dinilai secara subyektif oleh pemimpinnya sebagai kesenian atau tradisi yang bertentangan nilai agama yang diyakini kepala daerah. Islam di Indonesia adalah Islam yang mempunyai ciri tersendiri karena berdampingan secara harmonis dengan kebudayaan dan kearifan lokal. "Ini yang harus kita jaga dalam kerangka kebhinnekaan," tuturnya.
Di era kekinian, umat Islam perlu hidup selaras dengan teknologi dan sains. Teknologi informasi merupakan keniscayaan dan tak bisa ditolak. "Jangan takut pada internet dan sains. Justru dengan internet dan sains, umat Islam bisa berkembang maju serta bermanfaat bagi seluruh alam," ujarnya.
Di Banyuwangi, misalnya, di sejumlah pondok pesantren dan masjid justru dipasangi fasilitas wifi agar santri dan warga bisa mengakses internet. Selain itu, ada beasiswa kuliah hingga selesai untuk anak-anak muda termasuk para santri yang tiap tahunnya dialokasikan sekira Rp2 miliar.
"Di Banyuwangi kini sudah ada Universitas Airlangga (Unair) kampus Banyuwangi yang akan bersinergi dengan kampus-kampus lain, termasuk perguruan tinggi keagamaan, untuk pengembangan sains dan teknologi, terutama sains terapan yang bermanfaat untuk warga lokal," pungkas Anas.
(http://news.okezone.com)
Azwar mengaku tidak sulit menutup lokalisasi asal ada strategi yang tepat. Salah satunya dengan kesadaran serta peran masyarakat dalam memerangi prostitusi. "Sehebat apapun misi yang besar, tapi kalau strategi yang tepat akan mandek, tidak jalan. Soal penutupan lokalisasi itu hanya masalah strategi saja," jelas pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu.
Azwar menyebut sudah lebih dari 15 tahun Pemerintah Daerah Banyuwangi mencoba memerangi prostitusi dengan menelurkan Peraturan Daerah. Hanya saja, selama itu juga selalu gagal karena mendapat penolakan dari beragam masyarakat.
"Perda selalu mental terus, kita (Pemda) masuk dengan tata ruang. Dari situ, masyarakat terlibat, diperjelas tata ruang yang ada sehingga misi penutupan prostitusi bisa terwujud," jelas suami Ipuk Fiestiandani ini.
Dalam melibatkan masyarakat, kata Azwar, dijelaskan bahayanya prostitusi maupun tempat-tempat prostitusi. Pria yang dibesarkan dilingungkan pesantren itu menyebut pergaulan bebas, peredaran obat-obatan terlarang, hingga perdagangan manusia bisa saja merengut generasi muda Banyuwangi. "Banyak yang melihat Banyuwangi itu negatif, Kota Santet lah, banyak prostitusi disepanjang pantai, tapi juga ada sisi positifnya karena Kota Santri," bebernya.
Embel-embel Kota Santri itu, menurut dia, harus dipupuk jangan sampai mati. Artinya, jika masih bertebaran prostitusi, maka selamanya Banyuwangi hanya dikenal negatif semata. "Kita ubah, masyarakat Banyuwangi bisa dengan tidak ada lagi prostitusi. Sudah empat tahun sejak saya menjabat, saya tidak izinkan adanya karaoke dan hotel kelas melati di Banyuwangi," jelasnya.
Azwar menyebut hotel-hotel kelas melati menjadi tempat lokalisasi terselubung. Sehingga, kebijakan tak memberi izin hotel kelas melati dilakukan sejak dilatik menjadi Bupati Banyuwangi 21 Oktober 2010. "Hotel di Banyuwangi hanya ada kelas III ke atas, kelas melati kita tidak beri izin, para kiai juga sangat mendukung," ujarnya.
Pasca penutupan sejumlah lokalisasi, Azwar tetap memantau lokasi. Pemasangan CCTV diberbagai tempat juga dilakukan guna melihat efektifitas penutupan lokalisasi. "Satu bulan dua bulan sepi, engak ada hidung belang yang datang, bulan berikutnya ada yang satu dua datang tapi mengunakan helm sehingga wajahnya tidak telihat," katanya disambut tawa peserta kongres.
Pihaknya juga membina para PSK yang sudah terjerumus dalam lembah nista untuk diberi ketrampilan-ketrampilan lain supaya memperoleh penghasilan. Sehingga, mereka tidak kembali terjun ke dunia gelap. "Masalah sosial itu pada perut, kalau sekarang sudah mendapat penghasilan, tidak ada alasan lagi kembali ke dunia prostitusi," ulasnya.
Anas menambahkan, kebijakan daerah harus tidak bias moral. Misalnya, tidak bisa daerah meminggirkan kesenian atau tradisi lokal karena dinilai secara subyektif oleh pemimpinnya sebagai kesenian atau tradisi yang bertentangan nilai agama yang diyakini kepala daerah. Islam di Indonesia adalah Islam yang mempunyai ciri tersendiri karena berdampingan secara harmonis dengan kebudayaan dan kearifan lokal. "Ini yang harus kita jaga dalam kerangka kebhinnekaan," tuturnya.
Di era kekinian, umat Islam perlu hidup selaras dengan teknologi dan sains. Teknologi informasi merupakan keniscayaan dan tak bisa ditolak. "Jangan takut pada internet dan sains. Justru dengan internet dan sains, umat Islam bisa berkembang maju serta bermanfaat bagi seluruh alam," ujarnya.
Di Banyuwangi, misalnya, di sejumlah pondok pesantren dan masjid justru dipasangi fasilitas wifi agar santri dan warga bisa mengakses internet. Selain itu, ada beasiswa kuliah hingga selesai untuk anak-anak muda termasuk para santri yang tiap tahunnya dialokasikan sekira Rp2 miliar.
"Di Banyuwangi kini sudah ada Universitas Airlangga (Unair) kampus Banyuwangi yang akan bersinergi dengan kampus-kampus lain, termasuk perguruan tinggi keagamaan, untuk pengembangan sains dan teknologi, terutama sains terapan yang bermanfaat untuk warga lokal," pungkas Anas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar