Komplek Pelacuran Dolly di SurabayaPemerintah Kota Surabaya menjadwalkan penutupan lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak, Kamis (19 Juni) mendatang. Sebulan sebelum penutupan itu, dilakukan pendataan ulang, ditemukan adanya pertambahan jumlah wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang cukup signifikan, berbanding dengan data jumlah sebelumnya.
Seperti diberitakan Suara Islam sebelum ini, data jumlah PSK sampai dengan bulan Maret 2014 adalah 1.022 orang PSK. Rincinya, di Dolly 559 orang dan di Jarak 463 orang. Sebelum data tersebut disampaikan ke Kementerian Sosial, dilakukan pendataan ulang, ternyata ditemukan petambahan menjadi 1.187 orang PSK, atau terdapat 165 orang PSK lebih banyak dibanding data sebelumnya.
Dari sejumlah keterangan yang berhasil dihimpun wartawan diantaranya menyebutkan, data jumlah PSK 1.022 orang, sebenarnya merupakan data yang sudah cukup lama dan belum dilakukan pembaharuan.
“Pemerintah Kota beranggapan, memberlakukan larangan tidak menambah PSK, benar-benar dipatuhi oleh Mucikari. Kenyataan, setelah diadakan pendataan ulang, untuk menyusun data yang kelak ketika lokalisasi ditutup digunakan sebagai dasar pemberian pesangon dari pemerintah; jumlah PSK itu langsung bertambah,” ungkap sebuah sumber di Dinas Sosial Kota Surabaya.
Setiap dilakukan razia, tambah sumber yang sama, baik di Dolly maupun Jarak, senantiasa tidak ditemukan adanya pertambahan PSK baru. Ada diantaranya ditemukan PSK yang berpindah-pindah wisma. Sedang wisma tempat perpindahaan itu, satu pemilikan. Mucikari sengaja memindah-mindah PSK, agar “dagangan” ini tetap laku karena memperoleh penyegaran dengan kategori baru. Perpindahan demikian, jelas tidak mempengaruhi jumlah.
Mucikari punya cara lain. Ada PSK “tambahan” tersebut, memang tidak tinggal di wisma. Mereka disewakan rumah atau kos di kampung-kampung sekitar Dolly dan Jarak. Ketika ada razia, petugas belum sampai, di Dolly dan Jarak sudah terdengar bunyi alarm yang meraung-raung. Pada saat demikian, PSK yang tinggalnya di rumah sewa atau kos harus segera meninggalkan wisma.
“Berarti, setiap razia hendak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), ada pihak pem-bocor memberitahukan ke pihak tertentu di Dolly dan Jarak. Sempat ditemukan, ada PSK agaknya terlambat menyelamatkan diri. Karena ketika alarm berbunyi, sedang melayani pelanggan. PSK ini-pun mempunyai dalih; mengaku bukan PSK. Bersama pasangannya, datang hanya menyewa kamar. Hebatnya, yang lelaki, seperti sapi yang dicocok hidungnya, membenarkan keterangan PSK,”
Sementara Dedi Sosialisto, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Surabaya, seperti dikutip Harian Surya mengungkap; karena terdapat pembengkakkan jumlah PSK, pendataan untuk memutakhirkan data jumlah PSK tersebut, akan terus dilanjutkan hingga benar-benar menemukan jumlah yang pasti.
Terkait pertambahan jumlah PSK, sejumlah keterangan juga dihimpun Dinas Sosial, untuk menemukan penyebab sebenarnya. Karena tidak tertutup kemungkinan, memang terdapat “wanita harapan“ yang baru bergabung.
Namun, menurut petugas di Kelurahan Putat Jaya, masih menurut Dedi Sosialisto, pertambahan jumlah PSK tersebut diantaranya karena ada PSK yang telah insaf dan sudah membuka toko-toko kelontong, namanya masih dimasukan dalam daftar nama PSK. Jika keterangan ini benar, PSK yang telah insaf dan telah membuka usaha kecil-kecilan di Dolly atau Jarak, dimasukkan daftar untuk memperoleh bantuan modal, itu jstru dapat dibenarkan.
“Lain jika yang dimasukkan daftar nama ternyata memang PSK baru, itu yang tidak dibenarkan. Kami bakal memeriksa pemilik wisma. Sebab, sudah ada aturan yang jelas melarang adanya penambahan PSK,” tegas Dedi Sosialisto dengan mengatakan setelah pemutakhiran selesai, data segera dikrim ke Kementerian Sosial Jakarta. Sebelum membayar uang kompensasi sebesar Rp 7.050.000 setiap PSK, pihak Kementerian Sosial terlebih dahulu akan memeriksa ulang kebenaran data tersebut.
Dukungan Ormas Islam
Pernyataan dukungan terhadap ketetapan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk menutup lokalisasi Dolly, terus berdatangan. Sebelum ini, Rabu (14 Mei) Suara Islam Online mengabarkan sejumlah 58 Ormas Islam, yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB), menyatakan dukungan. Bahkan menyatakan siap pasang badan, berada di belakang kebijakan walikota menutup lokalisasi itu.
Perwakilan dari 58 Ormas Islam di Jawa Timur itu, diantaranya dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Front Pembela Islam (FPI), Hidayatullah, Al Irsyaad, Persis, ICMI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Ulama Madura (FUM).
Paling akhir, dukungan tersebut datang dari Laskar Merah Putih. Jumat (16 Mei) belasan wakilnya datang ke Balai Kota Surabaya untuk menyatakan dukungan itu. Kedatangannya diterima Sumarno, Kepala Badan Kesbangpol-Linmas.
Membanjirnya dukungan itu, menurut walikota, menjadi modal untuk meredam kemungkinan terjadinya bentrok fisik mengikuti penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. “Kepada perwakilan GUIB, kami minta untuk tidak beertindak sendiri-sendiri. Biarlah kami yang maju di garis terdepan dalam penutupan dua lokalisasi ini,” kata Walikota berharap.
Langkah-langkah persiapan penutupan ini, lanjut Walikota, kini sudah mulai mengarah dengan menggunakan pendekatan personal kepada warga, untuk menarik simpati, agar warga menyutujui langkah penutupan ini. Setelah penutupan, Pemkot berkeinginan memenuhi keinginan warga, baik untuk mendapat pekerjaan maupun modal usaha.
Bahkan, Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana, yang sebelum ini dikhabarkan berseberangan dengan kebijakan penutupan ini, kini justru menyatakan telah terlibat secara langsung dalam persiapan penutupan, memperoleh mandat dari Walikota agar terlibat langsung untuk menemui warga di sekitar lokalisasi. Pertemuan itu, bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun keinginan warga. “Saya akan temui langsung semua warga yang berada di sekitar lokalisasi,” katanya.
Bagian lain Wakil Walikota mengungkap, selama ini Dinas Sosial memang telah berupaya mengadakan pendekatan kepada warga. Namun, memang belum semua warga telah tersentuh pendekatan ini. Padahal terdapat lebih 500 KK di enam RW Kelurahan Putat Jaya. “Semua harus ditangani. Jangan sampai ada yang tersisihkan,” tegasnya.
Agenda Wakil Walikota, setelah menemui beberapa pihak terkait, termasuk pihak Kecamatan dan Kelurahan, segera setelah itu, dilakukan pertemuan dengan segenap warga. Dipastikan, semua warga diundang, dan diharapkan semuanya dapat memenuhi undangan. (www.suara-islam.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar