Lokalisasi Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. TEMPO/ISHOMUDDIN
Puluhan pekerja seks, muncikari, dan warga yang menggantungkan hidup pada lokalisasi prostitusi Wisma Wanita Harapan atau Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kembali berunjuk rasa. Hari ini, sekitar pukul 09.30 WIB, mereka mendatangi sekretariat pemerintah setempat di Jalan Alun-alun Utara.
Mereka menuntut pemerintah menunda penutupan lokalisasi. Rusmin, koordinator aksi, mengatakan penutupan lokasi prostitusi akan menyengsarakan ratusan warga yang bekerja di sana. “Kalau ditutup, jelas melanggar hak asasi manusia,” katanya saat berorasi.
Mereka menuntut pemerintah menunda penutupan lokalisasi. Rusmin, koordinator aksi, mengatakan penutupan lokasi prostitusi akan menyengsarakan ratusan warga yang bekerja di sana. “Kalau ditutup, jelas melanggar hak asasi manusia,” katanya saat berorasi.
Sejumlah poster dibentangkan peserta aksi. Di antaranya bertuliskan “deklarasi=membunuh rakyat Gude” dan “nutupGude kok sak karepe dewe”. Depan pintu masuk kompleks Pemerintah Kabupaten Madiun yang dijaga ketat polisi juga tak luput dari pemasangan poster.
Setelah berorasi sekitar 30 menit, perwakilan penghuni lokalisasi mendapat kesempatan berdialog dengan pejabat Pemerintah Kabupaten. “Kami belum memiliki keterampilan memadai untuk bekerja yang lain. Modal juga belum ada,” ujar Suprapto, salah satu pengurus lokalisasi Gude. Pertemuan dihadiri Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Wijanto Djoko Purnono; Staf Ahli Bupati Madiun Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Suyadi; dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Agus Budi Wahyono.
Menurut Suprapto, sebelum menutup Gude, pemerintah seharusnya terlebih dulu memberikan pelatihan ketrampilan kepada para pekerja seks, muncikari, dan penduduk yang menggantungkan hidup pada lokalisasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pendampingan hingga seluruh bekas penghuni tempat prostitusi itu bisa mandiri. “Pelatihan saja belum selesai, modal belum diberikan, pendampingan tidak ada, kok, penutupan akan dideklarasikan nanti malam. Kami tetap akan bekerja seperti biasa,” ujar Suprapto.
Staf Ahli Bupati Madiun Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Suyadi mengatakan deklarasi itu merupakan simbol penutupan lokalisasi Gude. Sedangkan pemulangan para pekerja seks dan pemberian bantuan keuangan akan dilakukan secara bertahap.
Pemerintah juga akan melangsungkan program pemberdayaan bagi warga setempat. “Pemerintah Kabupaten dan provinsi sudah menyiapkan anggaran untuk program pasca-penutupan,” kata Suyadi. (www.tempo.co)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar