"Saya Tidak Setuju Dolly Ditutup"

Pemkot Surabaya dinilai terlalu mengganggap enteng upaya menutup Lokalisasi Dolly. Padahal, kata Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bagong Suyanto, penutupan Dolly justru akan menimbulkan kontroversi, karena ada persoalan yang tidak selesai di lokalisasi tersebut.

Pemkot menganggap bahwa ketika PSK dan Mucikari diberi saku maka masalah sudah selesai. Padahal, masalah itu timbul ketika masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari geliat lokalisasi Dolly menjadi timpang. Bahkan, tidak akan mendapat penghasilan lagi.

"Malahan nanti yang dikhawatirkan ketika Dolly tutup, wisma-wisama di sana tetap berpraktik seperti biasanya. Ini yang berbahaya karena sulit dikontrol oleh pemerintah," kata Bagong ketika dimintai pendapat maraknya penolakkan penutupan lokalisasi Dolly.

Ia menjelaskan, Lokalisasi tersebut merupakan peninggalan dari seorang Noni Belanda, Dolly Van Der Mart. Faktanya, keberadaan lokalisasi itu telah menghidupi banyak orang. Ia yakin, ketika PSK Dolly ini dipulangkan belum tentu mau kembali ke rumahnya. Bisa jadi mereka tidak bekerja di Dolly tapi malah berpindah ke lokalisasi lain.

"Saya tidak setuju dengan penutupan, itu akan menimbulkan masalah baru. Menutup itu mudah, tapi pascapenutupan itu bagaimana langkah pemkot,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk mengerdpankan pendekatan secara personal. Pasalnya, PSK memiliki masalah yang berbeda-beda sehingga harus ada penanganan yang berbeda-beda pula. Bukan lantas beranggapan diberi uang saku selesai.

Misalnya, Pemkot menggandeng lembaga atau konselor untuk mendampingi PSK. “Yang harus diselamatkan pertama itu harus PSK-PSK yang dibawah umur. Sebab, ini tentu pelanggaran pidana. Baru kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keamanan PSK. Misalnya, bagaimana PSK ini tidak semakin sengsara atau dipermainkan oleh mucikari,” pungkas Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unair ini. (surabaya.okezone.com)