surya/Amru Muiz
aksi ratusan PSK Dolly-Jarak duduk di jalan untuk menulis surat penolakan penutupan lokalisasi, Kamis (5/6/2014)
Aksi menulis surat untuk Presiden dan Komnas HAM oleh sejumlah PSK Dolly dan Jarak, dinilai bukan ide orisinil atau tulisan dari para PSK.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Surabaya, M Machmud.
Dia menilai ada pihak yang sengaja mengarahkan para PSK di lokalisasi itu untuk melakukan aksi tulis surat tersebut.
Mulanya, Machmud menilai bahwa aksi tulis surat itu merupakan hal yang wajar.
Sebagai bentuk kegelisahan para PSK menjelang ditutupnya
lokalisasi tersebut, 18 Juni 2014 mendatang.
"Tapi, ternyata kop suratnya sama. Sepertinya ada pihak-pihak yang menyuruh mereka. Dan lagi, mana mungkin PSK-nya bisa nulis sekreatif itu," ujar Machmud, Jumat (6/6/2014).
Namun, di sisi lain pihaknya mengaku tidak risau dengan surat yang dikirim ke Presiden dan Komnas HAM tersebut.
Agenda penutupan Dolly-Jarak tetap berjalan seperti semula, dan DPRD tetap mendukung langkah Pemkot.
"Dilaporkan ke Malaikat juga tidak apa-apa," kelakarnya.
Ditegaskannya, lokalisasi Dolly-Jarak merupakan tempat ilegal karena melanggar peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 1999.
Untuk itu, lokalisasi yang kono terbesar se-Asia Tenggara ini harus ditutup permanen.
"Merubah dari yang haram menjadi halal, harus dihentikan sementara. Kemudian dibuka kembali dengan yang halal untuk mendapat penghasilan halal. Yang penting masalah di situ selesai," tandasnya. (Sumber: www.tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar