Seorang PSK duduk menunggu pelanggan di dalam sebuah wisma di kawasan lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, (25/9). TEMPO/Fully Syafi
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Baktiono menilai rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly sebagai tindakan sia-sia. Alasannya, penutupan Dolly belum melalui pengkajian ilmiah dan cenderung dipaksakan tanpa memberi ruang diskusi kepada penduduk sekitar.
"Wali Kota terlalu cepat menutup Dolly, tidak melalui pertimbangan matang. Bandingkan dengan wali kota sebelumnya, Bambang D.H., yang lebih perhitungan dalam memutuskan sebuah kebijakan," kata Baktiono, Senin, 5 Mei 2014.
Baktino berkaca pada langkah penutupan beberapa lokalisasi di Surabaya seperti Dupak Bangunsari, Bangunrejo, dan Kremil. Menurut dia, bekas lokalisasi Kremil justru berubah wujud menjadi tempat kos-kosan dengan menawarkan praktik prostitusi terselubung, ditambah menjamurnya tempat karaoke.
"Di Dupak dan Bangunrejo itu berhasil (ditutup) karena memang tinggal beberapa rumah bordil saja (yang beroperasi). Beda dengan Dolly dan Kremil. Kremil itu sekarang jadi tempat karaoke," ujarnya.
Janji Wali Kota Risma akan menjadikan Kremil sebagai pusat perdagangan, membuka rumah kreatif, menggelar pendidikan dan latihan keterampilan, hingga memberikan pesangon Rp 10 juta untuk mucikari dan Rp 5 juta untuk pekerja seks komersial (PSK), kata Baktiono, tidak terbukti. Sebaliknya, Kremil berubah wujud menjadi pusat prostitusi terselubung. (www.tempo.co)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar