Ilustrasi, demo penolakkan lokalisasi dolly (Foto: Nurul A/okezone)
Kondisi ini ditemukan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokalisasi.
Mantan wakil Ketua DPRD Kota Surabaya itu mengatakan, dalam beberapa terakhir ini pihaknya telah melakukan pendekatan sejumlah warga yang terdampak akibat penutupan lokalisasi, termasuk di kawasan Dolly dan Jarak.
Dari hasil kunjungannya, ditemukan bahwa masih ada PSK yang belum mendapat ganti rugi dari Pemkot Surabaya. Tak hanya itu, pelatihan keterampilan yang dijanjikan oleh Pemkot masih ada yang belum terlaksana.
"Semua hasil temuan sudah saya laporkan ke Bu Wali secara lisan. Nanti dalam minggu-minggu ini kita akan gelar rapat," kata Wisnu usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (2/6/2014).
Menurutnya, itu adalah laporan-laporan yang diterima dari warga dan eks PSK di lokalisasi yang dikunjungi. Pelatihan yang didapat oleh eks PSK tidak sesuai dengan harapan, termasuk bagi warga yang terdampak akibat penutupan itu. "Semua sudah saya sampaikan ke Bu Wali. Nanti kami akan rapat," katanya.
Wisnu sendiri mengaku, tidak bisa mengambil keputusan karena memang bukan pemangku kebijakkan. "Saya tidak dapat memutuskan, apakah dengan kenyataan yang ada di lokalisasi yang sudah ditutup ini, penutupan Dolly harus ditunda. Saya hanya tunggu instruksi dari walikota. Kalau saya memutuskan, tentu saya melampaui kewenangan saya," paparnya.
Sementara itu, tiga pekan jelang penutupan lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya baru menyerahkan jumlah data PSK ke Kementrian Sosial (Kemensos). Proses pendataan seharusnya rampung pada pertengahan Mei lalu.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya beralasan, keterlambatan pendataan ini karena masih ada data tambahan sebanyak 268 PSK. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah PSK di Dolly mencapai 1.450 PSK. (sumber: http://surabaya.okezone.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar