Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen melakukan pemberantasan praktek prostitusi di Indonesia termasuk di Papua Barat. Pemberantasan prostitusi akan dilakukan hingga Desember 2019 mendatang.
Khofifah menyebutkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat untuk mendorong pencapaian target komitmen pemberantasan praktek prostitusi di daerah ini.
“Komitmen ini berawal dari hasil koordinasi pada tanggal, 29 Januari 2016 lalu, bahwa waktu itu tersisa 100 tempat lokalisasi besar di Indonesia yang harus ditutup,” kata Khofifah di Manokwari, Senin (4/4) .
Khofifah menyebutkan, upaya penutupan lokalisasi telah dimulai, hal itu terbukti telah dilakukan penutupan salah satu lokalisasi terbesar di Jakarta.
Penutupan lokalisasi atau tempat praktek prostitusi dilakukan pihaknya secara bertahap, Dalam waktu dekat, Pihaknya akan melakukan penutupan dua lokalisasi besar di Kutai Kartanegara, dan kawasan prostitusi terbesar di wilayah Tanggerang.
Khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat, Khofifah menyatakan tetap akan melakukan tahapan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait komitmen pemberantasan kawasan prostitusi di dua provinsi ini.
“Untuk Papua, saya sudah ke Sentani dan kita sudah tutup dua lokalisasi di sana, untuk Papua Barat, kita akan koordinasi dulu,” ujarnya.
Selain itu Khofifah Indar Parawansa mengatakan sejumlah daerah saat ini dalam persiapan menutup lokalisasi diantaranya Kutai Kartanegara, Mojokerto, dan Tangerang.
“Kemungkinan Mei 2016 akan ditutup,” kata Mensos di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin (4/4).
Penutupan lokalisasi di daerah tersebut merupakan komitmen pemerintah setempat sekaligus menjadi target pemerintah bahwa Indonesia bebas lokalisasi pada 2019.
Saat ini tersisa 99 lokalisasi, sedangkan dalam persiapan penutupan yaitu dua di Kutai Kartanegara, masing-masing satu lokalisasi di Mojokerto dan Tangerang. “Di Tangerang mungkin yang terbesar yang tersisa. Bupatinya sudah koordinasi dengan sangat intensif,” kata Mensos.
Sementara di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemungkinan akan bertambah lagi lokalisasi yang akan ditutup karena Kalimantan Timur memiliki lokalisasi terbanyak yaitu 33 titik. “Desember 2019 mudah-mudahan semua selesai karena respon daerah sangat bagus,” katanya. (Cahayapapua.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar